Hutan Lestari, Habitat Terlindungi, Bumi Asri

Hubungi Kami

YAYASAN PRADATA ANUGERAH NEGERI Merupakan sebuah Lembaga Entitas Non-Profit terhadap regulasi yang dinamis Secara administratif dan legal konservasi berbasis data dan integritas hukum. dengan Litigasi Strategis.

Yayasan Pradata Anugerah Negeri berdedikasi menjaga kelestarian hutan Indonesia melalui data presisi dan advokasi hukum

15rb+ Hektar Hutan Terlindungi di Kab. Pasaman

ASPEK LEGAL

Mengapa Kami Berbeda?

Analisis Komprehensif Kedudukan Hukum, Operasional Litigasi Lingkungan, dan Dinamika Organisasi Yayasan Pradata Anugerah Negeri (2007-2026)

Landasan Yuridis dan Evaluasi Konstitusi Internal Yayasan

Eksistensi Yayasan Pradata Anugerah Negeri dalam konstelasi hukum Indonesia merupakan representasi dari kepatuhan entitas non-profit terhadap regulasi yang dinamis. Secara administratif dan legal, yayasan ini berkedudukan di Jalan Hasanuddin Nomor 107, RT/RW. 003/004, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Alamat ini bukan sekadar titik koordinat geografis, melainkan pusat operasional yang telah tercatat sejak fase awal pendiriannya dalam sistem administrasi badan hukum nasional. Yayasan ini didirikan berdasarkan koridor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian mengalami penyempurnaan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Transformasi regulasi ini menuntut setiap yayasan di Indonesia untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar agar tetap diakui sebagai badan hukum yang sah, sebuah langkah yang dipenuhi secara tertib oleh Yayasan Pradata Anugerah Negeri melalui Akta Notaris Mukhlis, S.H., M.Kn., Nomor 20 tertanggal 27 Agustus 2007.

Pengakuan formal dari negara diperoleh melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2007 dengan Nomor: C-4136.HT.01.02.TH 2007. Dokumen ini menjadi sertifikasi vital yang memberikan kapasitas hukum bagi yayasan untuk melakukan tindakan perdata, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pendirinya, serta memiliki hak gugat di pengadilan (legal standing). Dalam perjalanannya selama hampir dua dekade, yayasan ini menunjukkan fleksibilitas organisasional dengan melakukan pemutakhiran Anggaran Dasar. Perubahan terakhir yang signifikan dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Yayasan Nomor 69 tertanggal 19 Juli 2022 di hadapan Notaris Aprizal, S.H., M.Kn. di Pekanbaru. Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan tata kelola modern dan restrukturisasi kepengurusan, di mana Samuel Pasaribu, S.H., M.H., muncul sebagai tokoh sentral yang merepresentasikan kepentingan hukum yayasan dalam berbagai forum litigasi dan publik.

Keberlanjutan identitas yayasan juga terlihat dari konsistensi penggunaan logo sejak tahun 2007 hingga proyeksi tahun 2026. Logo tersebut bukan sekadar simbol estetika, melainkan manifestasi dari visi dan misi yayasan dalam menjaga integritas lingkungan dan hukum di Provinsi Riau. Dalam tradisi hukum yayasan, konsistensi identitas visual dan kepatuhan administratif merupakan indikator stabilitas organisasi yang krusial untuk membangun kepercayaan publik dan otoritas di mata instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Atribut Legalitas Detail Informasi Dasar Hukum/Referensi Nama Entitas Yayasan Pradata Anugerah Negeri Akta No. 20/2007 Lokasi Kedudukan Jln. Hasanuddin No. 107, Pekanbaru Anggaran Dasar 2007, Pengesahan Menkumham C-4136.HT.01.02.TH 2007 SK Menteri 28/12/2007,Akta Perubahan Terbaru No. 69 tanggal 19 Juli 2022 Notaris Aprizal, S.H., M.Kn., Pengurus Utama Samuel Pasaribu, S.H., M.H. Akta No. 69/2022, Fokus Operasional Pelestarian Hutan & Lingkungan

Paradigma Advokasi : Litigasi Lingkungan Sebagai Instrumen Perubahan Yayasan Pradata Anugerah Negeri memposisikan diri sebagai aktor kunci dalam "litigasi strategis" untuk perlindungan hutan di Provinsi Riau. Fokus utama mereka adalah menantang penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan yang telah dikonversi secara sepihak menjadi perkebunan kelapa sawit. Dalam menjalankan fungsinya, yayasan menggunakan hak gugat organisasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk bertindak sebagai penggugat atas nama kepentingan ekosistem. Tindakan ini didasarkan pada premis bahwa kerusakan hutan di Riau memiliki dampak sistemik terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan iklim. Operasional yayasan di lapangan melibatkan identifikasi terhadap lahan-lahan yang diklaim sebagai Hutan Produksi.